Infografik Sejumlah Poin Omnibus Law Uu Cipta Kerja Yang Menuai Sorotan

Infografik Sejumlah Poin Omnibus Law Uu Cipta Kerja Yang Menuai Sorotan

Artikel tentang ruu cipta kerja omnibus law. Sasaran RUU Cipta Kerja. Simplifikasi dan Harmonisasi Regulasi dan Perizinan.

Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM per 23 Januari 2020 terdapat 8451 peraturan pusat dan 15965 peraturan daerahRibuan peraturan ini adalah gambaran regulasi yang kompleks dan hiper di Indonesia. Mahasiswa gelar unjuk rasa menolak omnibus law di Jalan Gejayan Yogyakarta.

DPR menyetujui pembahasan RUU Cipta Kerja dalam sidang paripurna. Serikat buruh hingga mahasiswa ramai-ramai menyatakan penolakannya.

Mereka menilai RUU Cipta Kerja terlalu berpihak pada investor dan justru meminggirkan kepentingan masyarakat. Pro dan kontra terkait pengesahan RUU ini masih terus tumbuh.

Beragam penolakan mulai dari media sosial hingga unjuk rasa di sebagian wilayah dilakukan. Omnibus Law ini sebernya terdiri dari 3 Rancangan Undang-Undang RUU yang siap untuk di Undang-Undang UU kan yakni antara lain ada RUU mengenai Cipta Kerja RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk penguatan perekonomian dan RUU tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Palu tanda pengesahan telah diketuk oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin setelah mendapat persetujuan dari semua peserta rapat. Rapat Paripurna penutupan tersebut DPR RI mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang UU.

TEMPOM Taufan Rengganis TEMPOCO Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja dalam sidang paripurna Senin 5 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja adalah bagian dari Omnibus Law.

Dalam Omnibus Law terdapat tiga RUU yang siap diundangkan antara lain. RUU tentang Cipta Kerja RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan.

Artikel Terbaru omnibus law - Lembaga Penjamin Investasi LPI Indonesia Investment Authority UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Domestic Direct Investment Incremental Capi. Demonstrasi RUU Cipta Kerja dan Indikasi Kebangkitan Police State.

RUU Cipta Kerja yang termasuk ke dalam Omnibus Law disahkan oleh DPR di rapat paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020. Setelah pengesahan terjadi pen.

RUU Cipta Kerja Omnibus Law juga ditolak oleh jutaan. RUU Cipta Kerja merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Gaji dan waktu kerja. RUU Cipta Kerja membatasi penetapan upah minimum oleh kabupaten dan kota lalu memberikan rumus yang didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Di masyarakat beredar 12 alasan buruh menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Berita BKPM Geram Investor Rp 600 Juta Dipalak Rp 1 Milyar.

Tentang OmniBus Law says. 20 February 2020 at 806 pm Kepada masyarakat terutama tenaga kerja alangkah baiknya bila menyempatkan diri untuk membaca RUU Cipta Kerja yang mana naskahnya.

RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja juga mengatur ketentuan libur atau waktu istirahat bagi pekerja. Disebutkan dalam Pasal 79.

Waktu istirahat antara jam kerja minimal setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus. Eskalasi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dalam format Omnibus Law kian meningkat utamanya dari kalangan buruh.

Sejatinya substansi penolakan ini tidak berbeda dengan penolakan atas wacana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan pada pertengahan tahun lalu yaitu penolakan atas fleksibilitas pasar kerja yang menyerahkan aturan main perburuhan kepada mekanisme pasar. Kalangan buruh masih menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja Ciptaker oleh DPR.

Pasalnya ketentuan dalam klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dianggap banyak menggerus hak-hak buruh dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta law-justiceco - Hingga saat ini penolakan terhadap omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja terus bergulir di masyarakat.

Meski Presiden Joko Widodo telah memberikan penegasan omnibus law UU Cipta Kerja ini akan jalan terus dan mempersilakan masyarakat yang keberatan untuk mengajukan judicial reviu atau uji materi omnibus law UU Cipta Kerja ini ke Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini Draft resmi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja belum keluar materi ini dibuat saat RUU Omnibus Law Cilaka belum diserahkan ke DPR.

Jika isi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila dan UUD 1945 serta mendegrasi hak dan kepentingan kesejahteraan kaum pekerjaburuh yang selama ini. Poin-poin Omnibus Law Perpajakan Beres Tapi Cipta Lapangan Kerja Belum Rampung.

Maka dari itu kata Iqbal ada 6 hal yang menjadi poin penolakan dari serikat buruh terkait dengan RUU Omnibus Law antara lain sebagai berikut. Dampak terburuk yang secara langsung dirasakan buruh adalah hilangnya upah.

Hal ini menjadi pemutus polemik beredarnya beleid ini dalam berbagai versi dengan jumlah halaman yang berbeda sejak disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020. Seperti diberitakan sebelumnya ada sejumlah versi naskah final RUU Cipta.

www.kompas.com

Related Image with Artikel Tentang Ruu Cipta Kerja Omnibus Law