Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditjen Aptika

Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditjen Aptika

Artikel tentang undang-undang ite. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum.

UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di. Usulan Presiden Joko Widodo Jokowi merevisi Undang-Undang UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat mengurangi niat masyarakat saling laporRevisi UU ITE juga harus menghapuskan pasal-pasal karet agar menciptakan prinsip keadilan.

Pemerintah Bentuk 2 Tim untuk Revisi UU ITE. Menko Polhukam Mahfud MD membentuk dua tim guna menindaklanjuti opsi revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE.

DetikNews Jumat 19 Feb 2021 2120 WIB Wacana Revisi UU ITE Mengemuka Mahfud Md Bentuk 2 Tim Khusus. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia LBHI menanggapi sinis wacana revisi Undang-Undang UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Wacana yang pertama kali dilontarkan Presiden Joko Widodo Jokowi itu dianggap untuk menutupi tergerusnya demokrasi di Indonesia.

Kalau beliau serius mau melakukan revisi UU ITE itu hanya pengecilan masalah tergerusnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G.

Plate menilai tidak ada masalah pada Pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITEKedua ketentuan yang dianggap pasal karet itu disebut sudah sesuai konstitusi. Penilaian itu disampaikan Johnny berdasarkan uji materi di Mahkamah Konstitusi MK.

Hakim MK dua kali. Anggota Komisi I Muhammad Farhan mendukung Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan diminta tak menghilangkan semangat keberadaan aturan tersebut.

UU ITE bagaimanapun harus menjadi pagar penyampaian pendapat di ranah digital kata Farhan kepada Medcomid Selasa 16 Februari 2021. Dari pasal 4 UU ITE dapat kita pahami sebenarnya terciptanya UU ITE merupakan wujud kehawatiran pemerintah dalam perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar public diberikan rasa aman keadilan dan kepastian hukum dalam penggunakan teknologi informasi.

Sebenarnya dengan terciptanya UU tersebut publik yakni konsumen di. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik ITE yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008 diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyberlaw guna menjerat pelaku-pelaku cybercrime yang tidak bertanggung jawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi.

Namun dalam penerapannya Undang-Undang ini seringkali digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat dari seseorang. Padahal kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia dilindungi oleh Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia UU HAM yang berbunyi Setiap orang bebas untuk mempunyai mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya.

Yang disingkat dan di kenal sebagai UU ITE. Secara struktur undang-undang perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE diatur dalam.

Pasal 27 sampai dengan pasal 37. Namun demikian secara lebih spesifik ketentuan tentang larangan hanya diatur dari pasal 27 sampai dengan pasal 35.

Namun dia mengusulkan agar sebaiknya undang-undang itu dicabut. Hal itu dikatakan Fahri melalui akun Twitter-nya fahrihamzah Selasa 1622021 pagi membalas cuitan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang berisi akan merevisi Undang-Undang ITE.

DPR bakal bertemu dengan pemerintah. Salah satu pembahasan yang disinggung yakni penentuan pengajuan revisi Undang-Undang UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE menjadi inisiatif DPR atau pemerintah.

Kami akan bertemu dulu dengan Menkumham Menteri Hukum. Semangat awal pembuatan.

19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan danatau mentransmisikan danatau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik danatau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan danatau pencemaran nama baik.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE memiliki asas diantaranya netral teknologi atau kebebasan memilih teknologi. Erick diskors dari perusahaannya dan pemeriksaan kasus masih berjalan saat artikel ini diposting.

Perbuatan yang Dilarang pada penggunaan Handphone. Berbagai diskusi dan pernyataan di Internet.

Undang Undang tentang Informasi dan T ransaksi Elektronik. Adi Purnama - 13514006.

Pengelolaan informasi sudah masuk ke ranah hu kum sejak diberlakukannya undang undang ITE. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan pernyataan Presiden Jokowi jangan sampai hanya sekedar.

Presiden Jokowi meminta Polri untuk lebih selektif dalam menerima laporan terkait UU ITE serta akan meminta DPR untuk merevisi undang-undang tersebut jika ternyata menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Hanta Yuda menjelaskan revisi UU ITE menjadi urgensi karena perkembangan teknologi informasi amat kencang dan dinamis.

Dalam kasusnya Ahmad Dhani kemudian dijatuhi hukuman selama satu tahun enam bulan penjara karena melanggar pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE tentang pencemaran nama baik. Kasus UU ITE juga datang dari salah satu maskapai penerbangan di tanah air Garuda Indonesia.

aptika.kominfo.go.id