Polemik Kritik Jokowi Berujung Desakan Revisi Uu Ite

Polemik Kritik Jokowi Berujung Desakan Revisi Uu Ite

Artikel tentang uu ite. UU ITE antara Menjaga Ruang Digital dan Alat Pembungkaman Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bergeser dari menjaga ruang digital menjadi alat saling lapor hingga berujung pidana. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum.

UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

UU ITE pertama disahkan pada tahun 2008 sebagai UU No. 11 Tahun 2008 dan kemudian direvisi melalui UU No.

UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan penyidik berhati-hati saat menangani kasus terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE.

Dia menyebut UU itu kontradiktif dengan hak. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia LBHI menanggapi sinis wacana revisi Undang-Undang UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Wacana yang pertama kali dilontarkan Presiden Joko Widodo Jokowi itu dianggap untuk menutupi tergerusnya demokrasi di Indonesia.

Kalau beliau serius mau melakukan revisi UU ITE itu hanya pengecilan masalah tergerusnya. Oleh karena itu UU ITE mendorong bagi para pelaku bisnis atau siapa saja yang melakukan transaksi elektronik untuk sungguh-sungguh memperhatikan persyaratan minimun keamanan sistem elektronik yang diselenggarakan seperti termuat dalam Pasal 16 yakni.

Pasal 16 ayat 1. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri setiap.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Pasalnya belakangan ini marak langkah saling lapor di Bareskrim Polri dengan menggunakan UU ITE.

Terkait dengan penggunaan dan penerapan pasal-pasal ataupun UU ITE yang selama beberapa hari ini kita ikuti bahwa suasananya sudah tidak sehat. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.

11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan danatau mentransmisikan danatau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik danatau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan danatau pencemaran nama baik. Berita Uu-ite - Terkait revisi UU ITE ini Pusat Studi Hukum Konstitusi PSHK Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia UII memberikan pandangannya.

Hakim menilai Ahmad Dhani melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Namun Ahmad Dhani bukan satu-satunya orang yang terjerat hukum akibat dinilai melanggar aturan hukum dalam UU ITE.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Jokowi Ingin Hapus Pasal Karet DPR Diminta Revisi UU ITE Salah satu penyebab Prolegnas Prioritas 2021 mandek ialah usulan mayoritas fraksi yang ingin menunda revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasalnya payung hukum yang bakal digunakan pada Pemilu 2024 itu menjadi salah satu beleid yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Yang disingkat dan di kenal sebagai UU ITE.

Secara struktur undang-undang perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE diatur dalam. Pasal 27 sampai dengan pasal 37.

Namun demikian secara lebih spesifik ketentuan tentang larangan hanya diatur dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Kasus UU ITE yang pertama booming di tanah air menimpa seorang ibu dua anak bernama Prita Mulyasari pada tahun 2008.

Prita dijerat UU ITE setelah dirinya dilaporkan oleh pihak Rumah Sakit Omni Internasional terkait surat elektronik tentang ketidakpuasan pelayanan rumah sakit yang ia kirim tersebar luas. Namun dalam penerapannya Undang-Undang ini seringkali digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat dari seseorang.

Padahal kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia dilindungi oleh Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia UU HAM yang berbunyi Setiap orang bebas untuk mempunyai mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya. Presiden Joko Widodo alias Jokowi membuka peluang revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE.

Hal ini lantaran Presiden melihat beberapa waktu terakhir semakin banyak masyarakat yang saling melaporkan menggunakan UU ini. Kepala Divisi Kebebasan.

Kementerian Keuangan Kemenkeu mengalokasikan anggaran sebesar Rp11051 triliun untuk subsidi energi tahun ini. Jumlah itu sedikit lebih besar dibandingkan dengan anggaran subsidi energi 2020 yang mencapai Rp1088 triliun pada 2020.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan. 112008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mantan Kabareskrim Polri ini menilai penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE sudah tidak sehat. Penerapan dan penggunaan UU yang selama beberapa hari ini kita ikuti bahwa suasananya sudah tidak sehat.

Selain dua pasal itu ia juga meminta masyarakat agar mempelajari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Asteria dijerat dengan Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 Huruf.

www.cnnindonesia.com