Doc Makalah Omnibus Law Achmad Wahyudin Academia Edu

Doc Makalah Omnibus Law Achmad Wahyudin Academia Edu

Contoh makalah tentang ruu cipta kerja. Selain itu catatan ini menunjukkan bahwa ketertutupan atas penyusunan RUU Cipta Kerja serta Naskah Akademiknya selama ini tidak membatasi semangat dan energi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan positif dalam perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dan pembangunan secara umum. Bab IV tentang Ketenagakerjaan berada pada pasal 81 RUU Cipta Kerja dan dimulai dengan merevisi UU No 13 tahun 2003 pasal 13 tentang Pelatihan Kerja.

Tidak seluruh pasal di UU No 13 tahun 2003 dibahas pada RUU Cipta Kerja sebagai contoh pasal 13 dan pasal 14 dibahas namun 15 sd 36 tidak dibahas langsung ke pasal 37. View MAKALAH POLITIK HUKUMdocx from LAW 42547 at Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

TUGAS MATA KULIAH POLITIK HUKUM ANALISIS KRITIS TERHADAP UU NO11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DARI PERSPEKTIF. MAKALAH KONSEP IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW PADA SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN Achmad Teguh Wahyudin NIM.

A3120919002 Dosen Penguji. MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG 0 KONSEP IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW PADA SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN LATAR BELAKANG Pemerintah era kepemimpinan Presiden Ir.

Joko Widodo sejak awal selalu mengumandangkan untuk. Berikut Penjelasan Lengkap tentang RUU Cipta Kerja Dalam Omnibus Law terdapat tiga RUU yang siap diundangkan antara lain.

Senin 5 Oktober 2020 2257. Keributan terjadi dalam Rapat Paripurna DPR RI membahas pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di gedung DPR RI Senin 5 Oktober 2020.

View MAKALAH_OMNIBUS_LAWdocx from ESPA 4213 at Universitas Terbuka. MAKALAH KONSEP IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW PADA SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN Achmad Teguh Wahyudin NIM.

A3120919002 Dosen Penguji. Tak ada yang perlu dikhawatirkan pada konsep RUU Cipta Kerja bidang Ketenagakerjaan.

Sebab tak ada hal pokok dasar yang diatur kecuali pengulangan. DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja masuk Program Legislasi Nasional prioritas 2020.

Pemerintah menyerahkan draf Omnibus Law ke DPR. Nama RUU itu berubah menjadi Cipta Kerja.

Rancangan undang-undang yang diusulkan pada tanggal 17 Desember 2019 namanya masih RUU tentang Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law. Dalam rekam jejak ini juga menginformasikan bahwa rapat paripurna ke-13 pada 2 April 2020 kemudian memberitahukan bahwa penugasan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja kepada Badan Legislasi DPR.

Berdasarkan Visi Indonesia 2045 Indonesia berkehendak untuk menjadi 5 lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040. Oleh karena itu dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Tahun 2020-2024 Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata- rata 6.

Selain itu dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ujar Said Iqbal dalam keterangannya Senin 5 Oktober 2020. Anggota DPR tidak menerima salinan fisik RUU Cipta Kerja.

Hal itu tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu kemudahan atau kebijakan yang dimaksud yakni dalam hal pengembangan ekonomi digitalDi mana kondisi pandemi Covid-19 memaksa.

Draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis 13 Februari 2020. Pemerintah menargetkan pembahasan rancangan yang disusun menggunakan konsep hukum omnibus law tersebut rampung dalam 100 hari.

Kedua Realitanya draf RUU Cipta Kerja yang berasal dari pemerintah tidak mengikutsertakan stake holders apalagi pembahasannya di tengah Covid-19 dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga menimbulkan kecaman dan penolakan dari berbagai pihak supaya RUU Cipta Kerja ini dapat digagalkan karena tidak sesuai dengan nafas rakyat dan asas. RUU Cipta kerja memuat perubahan dan penghapusan pasal-pasal pengelolaan lingkungan yang menjadi tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan atau usaha.

RUU Cipta kerja mencoba menyederhanakan segala perizinan yang ada dalam melaksanakan kegiatan atau usaha yang mempunyai dampak pada lingkungan. Selain itu dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ujar Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta Senin 5102020.

DPR Mendadak Sahkan RUU Cipta Kerja Ada Apa. Pasca-pengesahan RUU Cipta Kerja Senin 5102020 berlangsung aksi demonstrasi menolak RUU yang dinilai merugikan buruh itu di sejumlah wilayah di Indonesia.

Sebagian pihak menyoroti tertutupnya pembahasan UU tersebut selama proses pembahasan bersama pemerintah. Dua masalah hukum dalam penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja January 27 2020 425am EST M Nur Sholikin Indonesian Center for Law and Policy Studies PSHK.

www.academia.edu